Vietnam – Vietnam resmi meningkatkan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan serta penyesuaian anggaran negara, seiring disahkannya revisi Undang-Undang Anggaran oleh Majelis Nasional.
Dalam undang-undang baru ini, pemerintah pusat diberi hak untuk menyusun dan menyesuaikan anggaran jika terjadi perubahan besar yang memengaruhi defisit atau kebutuhan pembiayaan negara. Pemerintah daerah juga dapat menyesuaikan anggaran lokal berdasarkan keputusan dewan lokal masing-masing.
Revisi ini bertujuan menciptakan pengelolaan fiskal yang lebih fleksibel, efisien, dan responsif terhadap dinamika global dan kebutuhan pembangunan domestik. Pengurangan birokrasi dan peningkatan akuntabilitas menjadi poin penting dalam perubahan ini.
Baca juga: Vietnam Wajibkan Simpan Arsip Video Livestream
Salah satu sorotan adalah pembagian hasil penerimaan dari sewa dan penjualan lahan. Hanoi tetap menerima 100 persen, sementara daerah lain menerima 80–85 persen, tergantung status fiskal masing-masing. Hal ini memperkuat otonomi fiskal daerah.
Pemerintah Vietnam juga diberi kewenangan mengelola kelebihan penerimaan atau sisa anggaran tahun sebelumnya. Aturan ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya fiskal yang lebih adaptif tanpa perlu proses persetujuan yang panjang.
Undang-undang yang terdiri dari 79 pasal ini akan mulai berlaku penuh pada tahun anggaran 2026, dengan beberapa ketentuan strategis seperti pengelolaan anggaran untuk inovasi dan digitalisasi mulai berlaku sejak 1 Juli 2025.
