Vietnam – Parlemen Vietnam menggelar sidang pleno dan melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang dan resolusi penting. Dengan mayoritas anggota yang hadir menyatakan setuju, Parlemen telah menyetujui resolusi tentang pembentukan Dewan Pemilu Nasional.
Dewan ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh Parlemen dan terdiri dari 19 anggota. Ketua Dewan Pemilu dijabat oleh Ketua Parlemen. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan pemilu anggota Parlemen periode ke-16 serta mengarahkan dan membimbing pelaksanaan pemilu anggota Dewan Rakyat (setingkat DPRD).
Sebelumnya, Parlemen juga telah mengesahkan sejumlah undang-undang dan resolusi lainnya, termasuk:
- Revisi Undang-Undang Pengawasan Nasional,
- Perubahan dan penambahan terhadap beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata,
- Hukum Acara Administratif,
- Hukum Peradilan untuk Anak di Bawah Umur,
- Dan revisi beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Yang paling menonjol, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menghapuskan hukuman mati untuk delapan tindak pidana, antara lain:
- Kegiatan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan rakyat,
- Penghancuran infrastruktur dan fasilitas negara,
- Produksi dan perdagangan obat palsu untuk pengobatan dan pencegahan penyakit,
- Pengangkutan narkotika secara ilegal,
- Tindakan yang merusak perdamaian dan mengobarkan perang agresi,
- Spionase,
- Korupsi atau penggelapan aset,
- Penerimaan suap.
Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa hukuman mati yang telah dijatuhkan sebelum tanggal 1 Mei 2025 untuk delapan kejahatan di atas — tetapi belum dieksekusi — tidak akan dilaksanakan. Ketua Mahkamah Agung akan memutuskan penggantian hukuman mati tersebut menjadi hukuman penjara seumur hidup.
Selain itu, hukum pidana yang direvisi juga menambahkan ketentuan baru mengenai tindak pidana penggunaan narkotika secara ilegal, serta menaikkan hukuman minimum untuk beberapa jenis kejahatan lainnya.
