Vietnam – Sejak 1 Juni 2025, jutaan pelaku usaha kecil di Vietnam wajib menggunakan faktur elektronik dari mesin kasir. Ini adalah bagian dari revolusi digital yang menjangkau bahkan warung sembako dan kios pasar tradisional.
Namun bagi banyak orang seperti Ibu Tran Thi Hanh, pedagang kelontong berusia 68 tahun di Hanoi, ini bukanlah kemajuan yang mudah. Biaya perangkat mencapai ratusan Dollar AS, dan proses digital terasa rumit bagi mereka yang belum terbiasa teknologi.
Lebih dari sekadar alat, tantangan terbesarnya adalah cara pikir. Selama puluhan tahun, para pelaku UMKM ini terbiasa bertransaksi berdasarkan kepercayaan dan catatan manual. Kini mereka dituntut membuktikan asal-usul barang dan mencetak faktur, padahal pemasoknya pun tak punya faktur resmi.
Baca juga: Vietnam Siapkan Inovasi Unik untuk Ujian Nasional 2025
Pemerintah Vietnam tahu ini bukan perubahan yang mudah. Maka untuk pertama kalinya, aparat pajak turun langsung ke lapangan: membuka hotline 24 jam, pelatihan di desa, bahkan membantu menginstal dan mencetak faktur perdana.
Perusahaan teknologi seperti Misa juga turut berperan, memberi gratis 300 e-faktur dan enam bulan software. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak pelaku usaha yang ragu karena takut pajak tambahan atau salah langkah.
Karena itu, kebijakan yang sukses bukan hanya yang tertib secara hukum, tapi juga yang mampu membangun kepercayaan. Vietnam sedang membuktikan bahwa transformasi digital harus dimulai dari bawah—dengan tangan yang membimbing, bukan perintah yang menekan.
Baca juga: Vietnam Tingkatkan Wewenang Pemerintah dalam Penyesuaian Anggaran Negara
